Tak Berwenang Nilai Putusan DKPP soal Hasyim Asy’ari, Penyelenggara Pemungutan Suara: Tugas Kami Mengawasi

JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemungutan Suara) tak mau menilai salah atau benarnya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang mencopot Hasyim Asy’ari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (Komisi Pemilihan Umum) Lantaran terbukti melakukan tindakan asusila Di PPLN Den Haag, Belanda. Lembaga pengawas Pemilihan Umum tak Memperoleh wewenang menilai hal tersebut.

“Yang Terkait Bersama putusan DKPP, Penyelenggara Pemungutan Suara ini tidak bisa menilai putusan yang dikeluarkan Dari DKPP. Tetapi Penyelenggara Pemungutan Suara hanya bisa menghormati putusan Dari yang dikeluarkan DKPP,” ujar Anggota Penyelenggara Pemungutan Suara Puadi, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Puadi menyebut kewenangan dan tugas Penyelenggara Pemungutan Suara ialah mengawasi termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dari sebab itu, pihaknya Akansegera menjalankan perintah DKPP Untuk mengawasi pelaksanaan putusannya.

“Penyelenggara Pemungutan Suara tentunya diberi tugas dan kewenangan Untuk mengawasi seluruh putusan. Tidak hanya putusan DKPP termasuk putusan Penyelenggara Pemungutan Suara itu sendiri, Lalu putusan MK, termasuk putusan-putusan para hakim,” jelasnya.

“Karena Itu ini Sesudah keluarnya putusan yang dikeluarkan DKPP, Penyelenggara Pemungutan Suara tetap mengawasi secara administrasi perkembangan keluhan putusan tersebut Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan ini berjalan konsisten,” sambungnya.

Sebelumnya, DKPP memutuskan Untuk memberhentikan secara tetap Hasyim Asy’ari Bersama jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum RI.

Hal ini menjadi putusan DKPP Di sidang putusan Yang Terkait Bersama Perkara Hukum dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim Asy’ari Di anggota PPLN Den Haag, Belanda. Di putusannya, DKPP mengabulkan seluruh permohonan Bersama Pengadu.

“Dua, Menyediakan Pembatasan pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung Sebelum putusan ini dibacakan,” ujar Ketua Majelis sidang, Heddy Lugito Ke ruang Pertemuan Utama DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024).

Ketiga, Majelis DKPP juga meminta kepada Pemimpin Negara RI Untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari Sebelum putusan ini dibacakan. Penyelenggara Pemungutan Suara diperintah mengawasi putusan tersebut.

“Empat, memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Penyelenggara Pemungutan Suara) Untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” pungkasnya.