Rincian APBN 2025 Hingga Tahun Pertama Prabowo, Pendapatan Bangsa Ditarget Rp3.005,1 Triliun

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Biaya Pendapatan dan Belanja Bangsa atau APBN 2025 sudah disahkan kemarin menjadi Undang-Undang APBN 2025 Di Diskusi Paripurna Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan Pada RUU tentang APBN Tahun Biaya 2025 Hingga Jakarta Ke Kamis (19/9).

Di kesempatan tersebut, Pembantu Pemimpin Negara Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pendapatan Bangsa diperkirakan mencapai Rp3.005,1 triliun. Pemasukan itu didukung Bersama penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan Bangsa bukan Ppn (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.

“Ini adalah Untuk pertama kali pendapatan Bangsa mencapai dan menembus Hingga atas Rp3.000 triliun,” kata Menkeu.

Diterangkan bahwa target penerimaan Ppn tahun 2025 ditopang Bersama reformasi perpajakan, perluasan basis Ppn, peningkatan kepatuhan wajib Ppn, dan mulai berjalannya sistem CoreTax dan sistem perpajakan yang kompatibel Bersama perubahan struktur perekonomian dan arah Aturan perpajakan Dunia.

Adapun PNBP dicapai Bersama reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Bangsa (BUMN), serta peningkatan Pembaharuan dan Standar layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan Bersama pemanfaatan Keahlian digital dan informasi.

“PNBP juga sebagai instrumen regulatory Untuk Mendorong ekonomi mendukung dunia usaha serta Meningkatkan Standar layanan kepada Kelompok,” ujar Menkeu.

Hingga sisi lain, Menkeu mengungkapkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun.

“Kami berterima kasih Ke pembahasan Banggar yang telah memasukkan berbagai Inisiatif prioritas Bersama pemerintahan Mutakhir, baik Hingga bidang Pembelajaran, Kesejajaran, perlinsos, ketahanan Ketahanan Pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan Penanaman Modal Asing, dan pengarusutamaan gender,” ujar Menkeu.