Apa Itu Opsen Ppn Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang Dipantau Pusat?

Jakarta, CNN Indonesia —

Rustam Effendi, Analis Keputusan Ahli Madya Badan Keputusan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkue) menjelaskan pungutan opsen Ppn atau tambahan Ppn Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berlaku mulai 2025 tidak perlu dikhawatirkan

Menurut Rustam bahwa Keputusan ini tidak Akansegera menambah beban wajib Ppn. Opsen Ppn hanya memaksimalkan pungutan Ppn pemerintah pusat dan Lokasi seperti tertulis Di Undang-Undang (Undang-Undang) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Lokasi (HKPD) yang telah disahkan Di 5 Januari 2022 dan berlaku tiga tahun Sesudah Itu.

Opsen Ppn kendaraan bermotor intinya adalah Sebagai Meningkatkan local taxing power Didalam tetap menjaga kemudahan Melakukanupaya Di Lokasi.

Rustam menegaskan, opsen Ppn kendaraan ini dipantau pemerintah pusat, yang mana bisa dikoreksi apabila menghalangi Kemajuan penjualan kendaraan Di Lokasi. Berikut penjelaskannya.

Pengertian Opsen

– Opsen adalah pungutan tambahan Ppn menurut persentase tertentu
– Opsen dikenakan atas Ppn terutang Di: PKB (Ppn Kendaraan Bermotor), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan Ppn MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Pengenaan Opsen

Opsen Ppn Kendaraan Bermotor (PKB)
– Adalah opsen yang dikenakan Didalam kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai Didalam Syarat peraturan perundang-undangan.

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
– Opsen yang dikenakan Didalam kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai Didalam Syarat peraturan perundang-undangan

Opsen Ppn Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
– Opsen yang dikenakan Didalam provinsi atas pokok Ppn MBLB sesuai Didalam Syarat peraturan perundang-undangan.

Wajib Ppn Sebagai Opsen

– Wajib Ppn Sebagai Opsen merupakan wajib Ppn atas jenis Ppn
– PKB dan BBNKB Sebagai orang pribadi atau badan yang Memperoleh kendaraan bermotor. Di hal wajib Ppn badan, kewajiban perpajakannya diwakili Didalam pengurus atau kuasa badan tersebut.

Penetapan tarif opsen

– Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebesar 66 persen yang dihitung Di besaran Ppn terutang
– Opsen Ppn MBLB sebesar 25 persen dihitung Di besaran Ppn terhutang.

Besaran tarif opsen tersebut Di atas ditetapkan Didalam Perda

Pemungutan Opsen

– Opsen dipungut secara bersamaan Didalam Ppn yang dikenakan opsen
– Syarat Lebih Jelas mengenai tata cara pemungutan opsen diatur Didalam Peraturan Pemerintah.

Penerimaan Opsen Sebagai Kabupaten/Kota

– Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan Di Untuk hasil Ppn provinsi
– Opsen tersebut dapat Meningkatkan kemandirian Lokasi tanpa menambah beban wajib Ppn, Lantaran penerimaan perpajakan Akansegera dicatat sebagai PAD serta Memberi kepastian atas penerimaan Ppn dan Memberi keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut Di tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan Didalam skema Untuk hasil.

Penerimaan Opsen Sebagai Provinsi

– Penambahan opsen Ppn MBLB Sebagai provinsi sebagai sumber penerimaan Mutakhir diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan Di Lokasi. Hal ini Akansegera mendukung pengelolaan keuangan Lokasi yang lebih berkualitas Lantaran Perancangan, penganggaran, dan realisasi APBD Akansegera lebih baik.

Penerimaan Opsen yang diarahkan penggunaannya

– Hasil penerimaan atas opsen PKB dapat dialokasikan Sebagai mendanai kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya
– Besaran persentase tertentu dan kegiatannya diselaraskan Didalam pelayanan publik yang berkaitan Didalam jenis pajaknya
– Syarat Lebih Jelas mengenai besaran persentase tertentu dan kegiatannya diatur Didalam Peraturan Pemerintah.

Peran Lokasi Sebagai Opsen

– Opsen Ppn Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penggantian skema Untuk hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban WP
– Opsen Ppn Akansegera Mendorong peran Lokasi Sebagai melakukan ekstensifikasi perpajakan Lokasi baik itu Untuk pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota Sebagai memperluas basis Ppn Lokasi.

Syarat Pengenaan Opsen Ppn Kendaraan

Di Pasal 16 dan 17Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023tentang Syarat Umum Ppn Lokasi dan Retribusi Lokasi, dasar pengenaan opsen Ppn kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang.

Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung Didalam cara mengalikan tarif Ppn sebesar 66 persen.

Penetapan besaran pokok opsen PKB-BBNKB terutang ditetapkan Didalam gubernur Area kabupaten/kota masing-masing Lokasi yang dicantumkan Di Satuan Kerja Alat Lokasi (SKPD) dihitung Sebagai 12 bulan berturut-turut terhitung mulai Di pendaftaran kendaraan.

Sesudah Itu pemungutan opsen Ppn kendaraan bermotor dan BBNKB yang terutang merupakan Area Lokasi tempat kenderaan bermotor terdaftar.

Penerimaan Di opsen Ppn kendaraan bermotor ini dialokasikan paling sedikit 10 persen Sebagai pemerintah Lokasi lebih mandiri Di hal membangun dan Merencanakan infrastruktur hingga menyiapkan transportasi umum Di masing-masing Lokasi.

[Gambas:Video CNN]

(rac/mik)